Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengusung rencana strategis untuk mendorong sektor properti melalui relaksasi kebijakan fiskal, khususnya penghapusan PPN sebesar 11% serta BPHTB sebesar 5% atas transaksi properti. Langkah ini diharapkan dapat merangsang permintaan hunian, terutama di segmen masyarakat berpenghasilan menengah.
Kebijakan ini disambut positif oleh pelaku industri, termasuk PT Metropolitan Land Tbk (MTLA), yang melihat peluang pertumbuhan penjualan sebagai respons terhadap potensi kenaikan daya beli masyarakat.
Sektor Properti sebagai Penggerak Ekonomi
Ketua Satgas Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo, menegaskan bahwa sektor properti memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan keterkaitan ke lebih dari 185 industri turunan, mulai dari semen dan baja hingga furnitur dan jasa keuangan.
“Sektor ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% bila difasilitasi secara optimal,” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintahan baru juga mencanangkan target pembangunan tiga juta rumah per tahun, dengan fokus pada penguatan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi guna mengurangi backlog perumahan nasional.
Respons Pasar: Strategi MTLA
Olivia Surodjo, Direktur MTLA, menyatakan bahwa momentum kebijakan fiskal dan kondisi suku bunga yang relatif rendah memberikan katalis positif bagi konsumen untuk mengambil keputusan pembelian.
MTLA merespons dengan menawarkan:
-
Skema pembayaran yang fleksibel
-
Insentif potongan harga
-
Produk hunian compact dan terjangkau untuk pasar menengah
Perusahaan juga mendukung arah kebijakan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan kebutuhan perumahan, meski mengakui bahwa dampak jangka pendek dari pembangunan tiga juta rumah per tahun belum sepenuhnya terlihat di pasar.
Ekspansi dan Proyeksi Bisnis
Sebagai bagian dari strategi ekspansi tahun 2024, MTLA berencana:
-
Meluncurkan proyek residensial di Metland Cikarang
-
Memulai pengembangan kawasan di Kertajati, Majalengka, seiring dengan tumbuhnya infrastruktur di koridor timur Jawa
Langkah ini menunjukkan kesiapan sektor swasta untuk bersinergi dengan kebijakan fiskal yang propertifriendly, sekaligus menjawab kebutuhan perumahan yang semakin kompleks di tengah pertumbuhan wilayah penyangga perkotaan.