Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghadirkan inovasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan fokus utama pada penguatan penerimaan negara guna menopang belanja publik yang semakin kompleks dan strategis.
Dalam pernyataan usai pelantikannya sebagai Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan agar kredibilitas fiskal diperkuat, termasuk melalui langkah-langkah peningkatan penerimaan negara tanpa menimbulkan distorsi terhadap perekonomian nasional.
“Arahan Presiden jelas: memperluas ruang fiskal melalui peningkatan setoran negara, namun tetap dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan,” ujar Anggito di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Target Penerimaan dan Peluang Optimalisasi
Pemerintah telah menetapkan target pendapatan negara tahun 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun, terdiri dari:
-
Penerimaan perpajakan: Rp2.490,9 triliun
-
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): Rp513,6 triliun
Anggito menyatakan bahwa terdapat peluang konkret untuk mendorong optimalisasi penerimaan melalui penegakan kepatuhan yang efektif, peningkatan basis pajak, dan reformasi administrasi fiskal, termasuk melalui pemanfaatan sistem Coretax DJP yang telah mulai diimplementasikan.
Belanja dan Pengelolaan Utang
Di sisi belanja negara, Presiden menekankan pentingnya efisiensi penyaluran anggaran serta ketepatan sasaran dalam program prioritas. Pemerintah juga menggarisbawahi perlunya pengelolaan utang yang prudent dan berkelanjutan, guna menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas aman serta mempertahankan kepercayaan pasar dan lembaga pemeringkat.
Outlook: Reformasi Fiskal dalam Arah Baru Pemerintahan
Pernyataan ini memperkuat ekspektasi bahwa pemerintahan baru akan menempuh kebijakan fiskal yang lebih ekspansif namun terukur, dengan pendekatan berbasis data, teknologi, dan pengawasan berbasis risiko (risk-based compliance).
Upaya reformasi ini diharapkan dapat menciptakan APBN yang lebih adaptif dan produktif, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.