Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah mengambil langkah untuk menunda pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di awal masa pemerintahannya, meskipun pembentukan badan tersebut merupakan salah satu program yang dijanjikan selama kampanye. Menurut Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS), Anggawira, penundaan ini berkaitan dengan proses pembentukan kabinet yang dinamis dan perlunya waktu untuk penyesuaian serta pengelolaan yang efektif.
Anggawira menegaskan bahwa langkah untuk memisahkan pajak dari Kementerian Keuangan merupakan keputusan signifikan yang harus diantisipasi, terutama mengingat situasi perekonomian global yang tidak stabil saat ini. Ia juga mencatat bahwa Prabowo tampaknya lebih memilih untuk mempertahankan menteri-menteri ekonomi dari era Joko Widodo, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menunjukkan sikap hati-hati dalam memilih anggota kabinet.
Keputusan mengenai penundaan ini terungkap ketika Prabowo memanggil calon menteri dan wakil menteri, di mana Sri Mulyani menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan tetap konsisten dan fokus pada upaya optimalisasi penerimaan negara.